Governansi Hutan dan Hak-hak Masyarakat
Artikel opini ini telah dimuat di koran harian Riau Post di tanggal 4 Agustus 2011 Sejak penandatangan LoI Pemerintah RI dengan Norwegia pada Mei 2010 dan terbitnya Inpres 10/2011, perdebatan isu pengelolaan hutan lebih didominasi oleh kebijakan moratorium. Governansi yang menjadi substansi kebijakan justru luput dari perbincangan, juga pengabaian atas hak-hak masyarakat lokal yang sering mewarnai konflik, seperti kasus yang mencuat pada konsesi HTI di Kepulauan Meranti akhir-akhir ini. Indonesia bisa gagal meraih dana hibah 1 miliar USD dari Norwegia, jika tidak melakukan upaya serius dalam perbaikan governansi hutan. Penggunaan istilah governansi adalah usulan terjemahan kata governance yang hingga saat ini belum ada yang tepat. Governansi merupakan tata cara penggunaan wewenang untuk mengatur kehidupan publik. Istilah governance populer sejalan dengan gerakan global demokratisasi dan kritik terhadap institusi negara. Governance mengambil-alih peran g...