Wito Laros

  Penyematan Satyalancana Wira Karya oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Siti Nurbaya Bakar pada Hari Bakti Rimbawan di Plaza Manggala Wanabakti, 16 Maret 2023.  Pada upacara Hari Bakti Rimbawan tanggal 16 Maret 2023 bertempat di Plaza Manggala Wanabakti, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Siti Nurbaya Bakar menyematkan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor: 5/TK/2023 Tanggal 27 Januari 2023 kepada: (1)   Ir. Suwito, Praktisi dan Pendamping Program Perhutanan Sosial; (2)   Abetnego Panca Putra Tarigan, S.E., M.Si., Deputi II Kantor Staf Presiden   Bidang Pembangunan Manusia; (3) Ir. Laksmi Dhewanti, MA, IPU, Pembina Utama/Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK; (4) Prof. Dr. Ir. H. Hadi Sukadi Alikodra, MS. Guru Besar Ilmu Pelestarian Alam dan Pembinaan Margasatwa Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB; (5) Almarhum Prof. Dr. H. Asep Warlan Yusup, S.H., M.H., Guru B...

  Wito Laros, Anake Magersari Glenmore Ngurusi Perhutanan Sosial Nasional   https://belambangan.com/artikel/detail/wito-laros-anake-magersari-glenmore-ngurusi-perhutanan-sosial-nasional   Antariksawan Jusuf  (dipublikasikan pada  Jumat, 16 April 2021 07:45 WIB )  Tepak ana diskusi virtual kanggo mengeti Dina Bumi tingkat nasional tanggal 22 April 2021, hang dibukak ambi pidhato teka Mendagri Tito Karnavian, ana salah siji pembicarane, yaiku Suwito. Cumpu iyane lare teka Genteng, Banyuwangi. Ring acara diskusi hang ditemani "Kolaborasi Untuk Keberhasilan Program Perhutanan Sosial" iku ana pisan pembicara liyane yaiku Dirjen Pembangunan Daerah Kemendagri Dr. Hari Nurcahya Murni lan Bupati Lumajang Thoriqul Haq. Kang Wito (iyane dhemen nulis arane "Wito Laros" nong media sosial), warga Ikawangi Tangerang Selatan iki mula lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB taun 1989) ring fakultas Peternakan. Naming iyane kelibet ring Perhutanan Sosial wis 25 taun lawase. ...

KHDPK dalam pembaruan tata kelola hutan di pulau Jawa. Oleh Suwito, TP3PS (Tim Penggerak Percepatan Pengelolaan PS). Akhir-akhir ini tata kelola hutan di pulau Jawa kembali santer menjadi sorotan. Komisi IV DPR juga telah memberikan ruang kepada kelompok masyarakat yang memiliki kekhawatiran terhadap kebijakan baru yang diterbitkan oleh Menteri LHK. Kebijakan baru tersebut yaitu Keputusan Menteri LHK Nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) Pada Sebagian Hutan Negara yang Berada Pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten. Keputusan KHDPK ini ditetapkan pada tanggal 5 April 2022. "Ada implikasi dari penetapan kebijakan KHDPK tersebut, tak terkecuali terhadap karyawan Perhutani. Tapi sisi positifnya, kami menjadi lebih fokus ke bisnis dan mampu mengoptimalkan berbagai sumberdaya termasuk karyawan." Demikian pernyataan Direktu...

Petani Hutan Sosial Tetap Optimis dalam Situasi Sulit https://tropis.co/petani-hutan-sosial-tetap-optimistis-dalam-situasi-sulit/ Oleh Suwito,  Tim Penggerak Percepatan Percepatan Perhutanan SosialS (TP2-PS),  Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Kemitraan) Catatan Refleksi Pembelajaran Jarak Jauh Petani Hutan Sosial Catatan refleksi dari tutor pelatihan jarak jauh petani hutan sosial di masa pandemic virus corona. Pendampingan berjalan, bertukar pengetahuan dari jarak jauh berhasil dan petani antusias dengan cara baru ini. Catatan ini merupakan pembelajarn dari pelatihan jarak jauh ( e-learning ) bagi para pendamping dan petani hutan sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama empat hari pada 27-30 April 2020. Belajar jarak jauh merupakan inovasi sekaligus solusi pendampingan bagi petani hutan sosial untuk tetap berjalan di tengah wabah virus corona yang mebuat kita harus jaga jarak dan membatasi in...

Kemitraan Konservasi dalam Kontroversi Oleh Suwito Kemitraan (Partnership for Governance Reform); Focal Point  Nasional Pokja Perhutanan Sosial dan anggota Gugus Tugas Multipihak Ditjen KSDAE. Artikel ini telah dimuat dalam Majalah Forest Digest edisi Oktober - Desember 2019  Penulis bersama KTH Konservasi di Sei Bemban, Kecamatan Besitang, Resort Sekoci, TN Gunung Lauser. Perhutanan Sosial  Para rimbawan barangkali tidak pernah menyadari bahwa pengelolaan hutan yang didasarkan atas kaidah-kaidah kehutanan akademik ( scientific forestry ) merupakan  perwujudan tindakan politik. Pendapat ini diungkapkan (juga) oleh seorang rimbawan dalam sebuah artikel  berjudul “Negara dan Sindrom Otak Kiri” (Santoso, H. 2017). Artikel tersebut merupakan ulasan dari buku Seeing Like a State:  How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed  karya James C. Scott (Wacana 36 Tahun 2017:199-211).  Diceritakan bahwa dalam pand...